Brebes, TABAYUNA.com – Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PWNU Jawa Tengah mengadakan Focus Group
Discussion (FGD) Inisiasi Pokja Inklusi di Kabupaten Brebes. Kegiatan yang
dilaksanakan pada Selasa (22/1/2019) ini terlaksana atas kerjasama LP Ma’arif
Jawa Tengah dengan UNICEF, dan bertempat di Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembanan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten
Brebes.
FGD yang
diinisiasi oleh Pengurus Wilayah LP Ma’arif Jawa Tengah ini melibatkan beberapa
pihak baik lembaga pemerintah di Kabupaten Brebes maupun kelompok-kelompok
masyarakat di Kabupaten Brebes, di antaranya Baperlitbangda, Biro Hukum
Kabupaten Brebes, Biro Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Brebes, Kementerian Agama
Kabupaten Brebes, Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, PGRI Kabupaten Brebes, Dinas
kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, PCNU Kabupaten Brebes, PC LP
Ma’arif NU Kabupaten Brebes, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP)
Kabupaten Brebes, LSM Agustus, Paguyuban KS SMA/MA/SMK Kabupaten Brebes, Paguyuban
KS SMP/MTs Kabupaten Brebes, Kompak, PWI Pokja Brebes, dan Gerakan Difabel
Hebat (G-DBAT).
Ketua
LP Ma’arif Jawa Tengah, R Andi Irawan, M.Ag menjelaskan bahwa program ini baru
dilaksanakan di Kabupaten Brebes pada tahun 2019.
“Kami berterima kasih kepada
Ibu Bupati Brebes, Jajaran pemerintah Kabupaten Brebes, dan kepala
Baperlitbangda Kabupaten Brebes yang telah membantu kami dengan memfasilitasi
pertemuan dengan berbagai komunitas di Kabupaten Brebes,” kata dia.
Program inklusi ini diharapkan mampu menyuntikkan semangat bagi
gerakan dan forum yang selama ini sudah ada di Kabupaten Brebes, sebagaimana
disampaikan oleh bapak Dr. Drs. Angkatno, SH, M.Pd, Kepala Baperlitbangda
Kabupaten Brebes. “Kami berterima kasih dan menyambut baik adanya program
inklusi yang diinisiasi oleh LP Ma’arif Jawa Tengah bekerjasama dengan UNICEF
ini. Kebetulan di Kabupaten Brebes sudah ada forum-forum atau gerakan-gerakan
yang sedang berposes. Ada Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Gerakan
Kembali Bersekolah (GKB), Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
(SIPBM). Harapannya benih yang akan ditanam oleh LP Ma’arif Jawa Tengah ini
akan tumbuh dengan baik di Kabupaten Brebes” tuturnya.
Beberapa gerakan di Kabupaten Brebes seperti FMPP dan GKB selama
ini masih berkonsentrasi pada anak tidak sekolah (ATS) agar kembali dan
bersedia melanjutkan sekolahnya, belum sampai secara khusus pada anak berkebutuhan
khusus (ABK). Hal ini disampaikan oleh ketua FMPP, Bahrul Ulum, selama ini kami
belum menyentuh secara khusus tentang ABK atau penyandang disabilitas. “Ke
depan akan kami masukkan dalam pendataan karena selama ini kita hanya fokus
pada ATS. Semoga komunitas-komunitas yang ada bisa saling membantu dan
bersinergi dalam mensukseskan program inklusi ini,” ujar dia.
Taufiqul Midwar, seorang penyandang disabilitas yang aktif dalam
Gerakan Difabel Hebat (G-Dbat) Kabupaten Brebes mengharapkan agar sosialisasi
program inklusi yang akan dilakukan dilakukan nanti dapat menyentuh semua
pihak, termasuk masyarakat yang ada di tingkat bawah, “Saya harap sosialisasi
ini tidak hanya mengarah pada pemerintah dan komunitas yang sudah ada di
Brebes, tapi mampu menumbuhkan kesadaran bagi teman-teman saya penyandang
disabilitas dan keluarga mereka, terutama orang tua mereka”, katanya.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintah Kabupaten
Brebes untuk membentuk Kelompok Kerja Inklusi yang terdiri dari bersama
komunitas-komunitas di Kabupaten Brebes dan dinas-dinas terkait.
“Pokja yang terdiri dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Brebes ditambah beberapa komunitas masyarakat ini diharapkan mampu mengawal terbentuknya kebijakan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kebijakan yang lengkap dan mudah diimplementasikan. Karena sudah mendapatkan pertimbangan dari berbagai dinas, dari sisi hukumnya ada, pendidikannya ada, sosialnya ada, PU nya juga, agamanya ada, unsur masyarakatnya ada. Maka akan semakin lengkap nanti”.
“Pokja yang terdiri dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Brebes ditambah beberapa komunitas masyarakat ini diharapkan mampu mengawal terbentuknya kebijakan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kebijakan yang lengkap dan mudah diimplementasikan. Karena sudah mendapatkan pertimbangan dari berbagai dinas, dari sisi hukumnya ada, pendidikannya ada, sosialnya ada, PU nya juga, agamanya ada, unsur masyarakatnya ada. Maka akan semakin lengkap nanti”.
Demikian penjelasan dari Drs. Sahidin, M.Si, koordinator
implementasi Program Kemitraan LP Ma’arif NU Jawa Tengah dengan UNICEF.
(tb44/ibda).
Tambahkan Komentar