TABAYUNA.com - Dalam Halaqoh Kebangsaan, kemarin, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding secara tegas melontarkan penolakannya atas kebijakan Full Day School. Dalam Halaqon bertajuk "Peran Strategis Madrash Diniyah dalam Membangun Karakter Bangsa" itu digelar di Hotel Acacia Jakarta yang dihadiri berbagai kalangan.
Wajib Baca: Ulah Mendikbud Muhadjir Effendy Makin Brutal, Tiga Tokoh Penyebar Islam Kalsel Dihapus
"Alhamdulillah hari ini kita bisa mewujudkan satu kegiatan yang sangat penting, yaitu Halaqoh Kebangsaan tentang Peran Strategis Madrasah Diniyah Dalam membangun Karakter Bangsa yang insyallah akan menjawab persoalan terkini dan teraktual, khususnya mengenai Full Day School," beber Abdul Kadir Karding dalam siaran pers yang diterima Tabayuna.com.
Menurut dia, kebijakan 5 hari sekolah atau Full Day School adalah kebijakan yang menegasikan peran sejarah Santri dan Kiai dalam perjuangan bangsa. FDS mengingkari peran kekinian Madrasah dan Ponpes dalam membangun manusia yang berakhlak dan berkarakter. FDS juga menafikan tradisi yang sudah tumbuh di masayarakat dan tidak menghargai peran masyarakat dalam mengupayakan pendidikan mandiri.
Baca juga: Polemik FDS Belum Tuntas, Mendikbud Akan Ganti K13
"Selama ini madrasah adalah lembaga pendidikan yang dibangun dengan kekuatan swadaya masyarakat. Kalau kita lihat, justru peran pemerintah sangat kecil. Sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah adalah menjamin Ponpes dan Madrasah agar terus tumbuh dan berkembang dengan beberapa kebijakan. Misal dengan memberi porsi anggaran APBN yang memadai bagi Ponpes dan Madrasah, sebagai ilustrasi anggaran pendidikan di Kementerian Agama yang mencapai angka 50,4 Triliun tapi yang masuk Ponpes hanya 1,8 persen atau hanya 875 Miliar," bebernya.
Baca juga: Desakan Reshuffle Mendikbud Muhadjir Effendy Makin Kuat
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah seharusnya memproduksi kebijakan yang pro Pesantren dan Madrasah, semisal bagaimana agar sarana dan prasarana di Pesantren dan Madrasah itu layak, meningkatkan kapasitas SDM para Guru dan kesejahteraan mereka, karena masih banyak ditemukan Guru Madrasah dengan gaji hanya Rp. 150.000/bulan. Pemerintah juga seharusnya mendukung RUU Madarasah dan Pesantren yang selama ini diinisiasi oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Kebijakan Full Day School justru akan membunuh madrasah dan pesantren.
"Saya mengucapkan terimaksih atas kehadiran Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar, Narasumber, Kyai dan Pengasuh Madrasah Diniyah, awak media, Pengurus dan Kader PKB dan semua Peserta Halaqoh Kebangsaan, terimaksih juga atas kerja keras Desk Halaqoh DPP PKB yang sudah menyiapkan dengan baik," beber dia. (TB4).
Wajib Baca: Ulah Mendikbud Muhadjir Effendy Makin Brutal, Tiga Tokoh Penyebar Islam Kalsel Dihapus
"Alhamdulillah hari ini kita bisa mewujudkan satu kegiatan yang sangat penting, yaitu Halaqoh Kebangsaan tentang Peran Strategis Madrasah Diniyah Dalam membangun Karakter Bangsa yang insyallah akan menjawab persoalan terkini dan teraktual, khususnya mengenai Full Day School," beber Abdul Kadir Karding dalam siaran pers yang diterima Tabayuna.com.
Menurut dia, kebijakan 5 hari sekolah atau Full Day School adalah kebijakan yang menegasikan peran sejarah Santri dan Kiai dalam perjuangan bangsa. FDS mengingkari peran kekinian Madrasah dan Ponpes dalam membangun manusia yang berakhlak dan berkarakter. FDS juga menafikan tradisi yang sudah tumbuh di masayarakat dan tidak menghargai peran masyarakat dalam mengupayakan pendidikan mandiri.
Baca juga: Polemik FDS Belum Tuntas, Mendikbud Akan Ganti K13
"Selama ini madrasah adalah lembaga pendidikan yang dibangun dengan kekuatan swadaya masyarakat. Kalau kita lihat, justru peran pemerintah sangat kecil. Sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah adalah menjamin Ponpes dan Madrasah agar terus tumbuh dan berkembang dengan beberapa kebijakan. Misal dengan memberi porsi anggaran APBN yang memadai bagi Ponpes dan Madrasah, sebagai ilustrasi anggaran pendidikan di Kementerian Agama yang mencapai angka 50,4 Triliun tapi yang masuk Ponpes hanya 1,8 persen atau hanya 875 Miliar," bebernya.
Baca juga: Desakan Reshuffle Mendikbud Muhadjir Effendy Makin Kuat
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah seharusnya memproduksi kebijakan yang pro Pesantren dan Madrasah, semisal bagaimana agar sarana dan prasarana di Pesantren dan Madrasah itu layak, meningkatkan kapasitas SDM para Guru dan kesejahteraan mereka, karena masih banyak ditemukan Guru Madrasah dengan gaji hanya Rp. 150.000/bulan. Pemerintah juga seharusnya mendukung RUU Madarasah dan Pesantren yang selama ini diinisiasi oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Kebijakan Full Day School justru akan membunuh madrasah dan pesantren.
"Saya mengucapkan terimaksih atas kehadiran Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar, Narasumber, Kyai dan Pengasuh Madrasah Diniyah, awak media, Pengurus dan Kader PKB dan semua Peserta Halaqoh Kebangsaan, terimaksih juga atas kerja keras Desk Halaqoh DPP PKB yang sudah menyiapkan dengan baik," beber dia. (TB4).
Tambahkan Komentar