TABAYUNA.com - Usai penetapan pasangan Calon Wakil Presiden 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo, PBNU menggelar konferensi Pers, Rabu (09/08/2018). Dalam konferensi Pers tersebut, Kiai Ma’ruf Amin, yang saat ini masih menjabat Rais Aam PbNU menyampaikan beberapa hal.

Berikut ini pernyataan Kiai Ma'ruf:

1. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang, mudah-mudahan bisa sampai terpilih dan bisa menjalankan tugas dalam membantu presiden. Pilihan ini bukan semata-mata karena saya pribadi. Tapi ini merupakan penghargaan terhadap ulama, terhadap Nahdlatul Ulama. Ini berarti Pak Jokowi menghargai NU menghargai ulama. Tentu ini harus dibalas dengan membantu dan mendukung beliau.  Lalu apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu presiden dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera?

2. Presiden Jokowi punya Nawacita. Kita bisa membantu dalam beberapa aspek. Pertama dalam menjaga keutuhan bangsa. Kita harus mendorong bangsa ini mematuhi kesepakatan yang menjadi pilar utama bangsa ini, yakni Pancasila dan UUD 1945. Karena itu saya menyebutnya sebagai daarul midzaq, negara kesepakatan. Ada yang menyebutnya daarul ahdi, ada yang menyebutnya dar assulhi. Ada juga yang menyebutnya daarul midzaq. Kesepakatan, perjanjian. Jadi tidak hanya Islam kaaffah saja, tetapi Islam kaffah ma’al midzaq. Ini yang harus kita pertahankan. Yang kedua, menjaganya melalui ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. Kita jaga agar negara ini tetap utuh.

3. Kemudian yang ketiga, harus aman, damai. Negara yang tidak aman, seperti beberapa negara di luar negeri, misalnya Afghanistan, punya minyak dan sumberdaya yang kaya. Tapi tidak bisa memanfaatkan. Karena tidak bisa menjaga keamanannya. Selalu perang, tidak aman, tidak damai. Tidak maslahah. Karena itu saya menambah...
 
4. Yang keempat, soal ekonomi. Yang saya bangun adalah ekonomi keumatan. Yaitu arus baru ekonomi Indonesia. Pemberdayaan ekonomi umat. Kenapa arus baru, karena arus lama triple down effect hanya membangun  konglomerasi. Tapi ini bukan berarti melemahkan yang kuat. Yang kuat tidak perlu dilemahkan, tapi menguatkan yang lemah. Inilah yang kemudian melahirkan program redistribusi aset. Jadi konglomerat harus bermitra dengan usaha masyarakat. Juga harus membantu umat. Jadi nanti konglomerat tak lagi memonopoli komoditi dari hulu sampai hilir. Tapi  melibatkan masyarakat, misalnya dalam pertanian jagung, singkong, yang sudah kita mulai, akan kita perkuat lagi.

Oleh karena itu semua nanti harus kita penuhi dengan produk lokal, tidak perlu lagi ada import. Karena kita sumberdaya alamnya cukup. Istilah sekarang, kedaulatan pangan harus kita kuatkan. Kemudian dalam hal industrinya kita tingkatkan teknologinya, ini yang kita bisa kerja sama dengan berbagai negara. Sehingga kita bisa menjadi negara yang kuat, dan masyarakatnya sejahtera.

5. Kemudian yang kelima, soal kedaulatan hukum. Kita sudah punya perangkat hukum beserta undang-undangnya, tinggal kita perkuat, karena undang-undang itu merupakan kesepakatan bangsa ini.
Bagikan :

Tambahkan Komentar