Ilustrasi foto www.timesindonesia.co.id |
Bandung, TABAYUNA.com - Dalam rangka meningkatkan kualitas dan
harga tawar perguruan tinggi, Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama ( LPTNU) dipandang perlu memberikan kesempatan yang besar
kepada dosen untuk mengurus kepangkatan sesuai dengan jenjang karier yang ada.
Hal tersebut disampaikan dalam rakornas dan seminar
PTNU se Indonesia yang berlangsung sejak 15 Februari 2018 hingga besuk 17
Februari 2019 di Hotel Prama Grand Preanger Bandung yang digelar dalam rangka
menyambut 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang bertajuk "Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PTNU dalam Menghadapai Revolusi Industri
4.0".
Sedikitnya, ada 500 peserta dari Pengurus Pusat
LPTNU, Pengurus Wilayah LPTNU dan 250 PTNU se Indonesia hadir dalam Rapat
Koordinasi Nasional LPTNU, di Hotel Prama Grand Preanger Bandung, yang dibuka
sejak Jumat (15/2/2019).
Kegiatan itu dibuka Direktur Jenderal Sumber Daya
Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Prof. dr Ali Ghufrom Mukti M.Sc.,
Ph.D dan diisi Direktur Karir Dosen Kemenristek dikti Prof. Dr. Bunyamin Maftuh.
Pihaknya menyampaikan sedikitnya ada 83.881 dosen yang belum memiliki Jafung.
“Selama ini kita bisa melihat bahwa masih banyak
keengganan para dosen untuk mengurus kenaikan pangkat dan golongan. Banyak hal
yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena masih ada stigma bahwa mengurusnya
sulit dan juga masih menilai PTNU tidak menjanjikan pada sisi masa depan,” ujar
dia.
Jika kita kaji lebih mendalam, kata dia, banyak
temuan/ faktor yang akan didapat dilapangan. Salah satu simpulan penting dalam
masalah ini menunjukkan bahwa sumber daya dosen dilingkungan PTNU menunjukkan disorientasi
yang cukup mengkhawatirkan. “Pada akhirnya perguruan tinggi perlu membuat
sebuah aturan yang jelas dan mengikat disoal kualitas dan komitmen dosen itu
sendiri. Pada kesimpulan akhir PAK
menjadi rumus kemajuan dosen dan kampus,” lanjut dia.
Sedangkan Prof. dr Ali Ghufrom Mukti M.Sc., Ph.D
menambahkan, bahwa sudah saatnya PTNU berusaha untuk merubah paradigma berfikir
dari sebelumnya. "Kementerian masih mengkaji jika dosen tidak berusaha
untuk mengurus kepangkatan maka kemungkinan besar kita akan mencabut NIDN yang
bersangkutan, karena jika dibiarkan berlarut akan membahayakan beradaan
institusi perguruan tinggi itu sendiri," paparnya.
Lebih lanjut pihaknya berharap PTNU jangan hanya menempatkan ilmu agama
saja dalam masing masing jurusan. Perlu juga untuk berubah atau menambah
jurusan saint dan teknologi sebagai prodi baru untuk menangkap kebutuhan
masyarakat secara umum. Di samping hal tersebut karena melihat peta
perkembangan sumber daya manusia didunia sudah mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Seperti contoh bahwa Jepang sudah membuat master plan jangka
panjang dengan menerapkan Revolusi Industri 5.0 sedangkan Indonesia sedang
masuk dalam Revolusi Industri 4.0. (tb77/HI).
Tambahkan Komentar