Urgensi Pemimpin dan Pemilih Cerdas

Ilustrasi

Oleh Chafidhotun Nisa

Mahasiswi PAI  STAINU Temanggung

Pemilihan Umum (Pemilu) bukanlah kata yang asing ditelinga rakyat Indonesia. Bahkan saat ini menjadi hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan di berbagai golongan. Mulai anak sekolah, mahasiswa, pengusaha, hingga para pegawai pemerintah. Lebih-lebih mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Seseorang yang memegang kendali penuh sekaligus pemimpin tertinggi di negara kita ini.

Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Pemilih cerdas

Menentukan pilihan mengenai siapakah yang akan memimpin Indonesia  lima tahun ke depan memang bukanlah perkara yang mudah. Butuh pertimbangan dalam menentukan suatu pilihan. Begitupun yang seharusnya rakyat Indonesia lakukan. Tidak hanya sekedar menggunakan hak suara demi menjalankan kewajiban. Maka tak hanya pemimpin yang cerdas, Indonesia juga butuh pemilih yang cerdas. Cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Karena satu suara rakyat sangat berpengaruh bagi kelanjutan Indonesia di masa mendatang. Sebagai pemilih yang cerdas sudah seharusnya kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai pemilih.

Dalam proses demokrasi, tiap warga negara mempunyai beberapa hak yang melekat dalam dirinya, yaitu mengikuti proses pemilu, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, memilih wakil rakyat, mendirikan dan menjadi anggota partai politik. Selain itu juga mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dalam proses Pemilu, menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab tanpa adanya paksaan maupun tekanan pihak lain.

Mendapat perlindungan dari negara atas pelaksanaan hak-hak yang dimilikinya. Adapun kewajiban warga negara dan proses demokrasi antara lain melaksanakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab, mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa terhadap sesama.

Mengetahui saja tidak cukup, jadi sudah seharusnya kita menerapkan hak dan kewajiban tersebut. Berperan dalam proses pemilu atau pesta demokrasi. Tak cukup sebagai pemilih dalam pemilu, namun juga sebagai pengawas berjalannya pemerintahan. Apakah mereka yang akhirnya terpilih mampu menjalankan janji-janji manis mereka. Atau justru berleha-leha seolah-olah tak pernah menebar janji. Apakah visi misi mereka dapat terlaksana dengan baik atau tidak?

Siapa Pemenangnya?

Semua rakyat Indonesia pasti tidak asing lagi dengan kedua kandidat calon presiden Indonesia, Jokowi dan Prabowo.  Dua orang dengan latar belakang yang sangat berbeda. Jokowi dengan masa kecilnya dari keluarga sederhana. Bahkan kediamannya sempat digusur hingga tiga kali. Namun hal ini tidak mematahkan semangat beliau dalam belajar. Hingga beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.

Berbeda dengan Prabowo yang dilahirkan dari keluarga berada. Ayahnya seorang pakar Ekonomi Indonesia pada zaman Soekarno dan Soeharto. Ia menempuh pendidikan kemiliteran di Akademi Militer Magelang, kemudian lulus pada tahun 1974 dari Akademi Militer.  Tahun 1976, ia ditugaskan sebagai Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) dan ditugaskan sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur.

Meski memiliki latar belakang yang berbeda, keduanya telah memiliki banyak pengalaman dalam dunia politik. Jokowi memulai dunia politiknya sebagai walikota Surakarta, kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya terpilih menjadi Presiden Indonesia ke tujuh. Sedangkan Prabowo yang terjun ke dunia politik dengan mendirikan partai politik yaitu Gerindra (Gerakan Indonesia Raya).

Memilih satu di antara mereka bukanlah perkara mudah, meskipun dengan berbagai pertimbangan. Karena keduanya sama-sama memiliki pengalaman yang tidak sedikit. Selama 4,5 tahun Indonesia telah melihat bagaimana saja kerja Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Telah banyak yang beliau lakukan bagi Indonesia. Begitupun dengan Prabowo yang telah berperan dalam pertahanan dan keamanan negara Indonesia sebagai TNI.

Tidak ada paksaan bagi warga negara Indonesia dalam memilih salah satu dari kedua kandidat calon prediden. Yang ada hanya tanggung jawab bersama dalam menentukan pemimpin bagi Indonesia. Semua berhak menyuarakan pendapatnya. Entah itu Jokowi maupun Prabowo? Kita hanya perlu menjadi pemilih cerdas yang bertanggung jawab untuk Indonesia hebat ke depannya.

Sebagai pemilih cerdas kita patut meramaiakan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilih kita. Kita tunggu siapa pemimpin Indonesia 2019-2024. Apakah Indonesia memilih kembali mengulang pemerintahan Jokowi atau justru memilih dunia baru dengan memilih Prabowo?