Hadir Ketua PWNU Jawa Tengah Drs. KH. Muhamad Muzamil, Ketua LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah R. Andi Irawan, perwakilan PCNU dan LP Ma'arif PCNU Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kota Salatiga, perwakilan Kemenag Magelang, dan Dinas Pendidikan Magelang.
Dalam laporannya, Ketua LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah R. Andi Irawan mengatakan bahwa Rakerdin atau Rapat Kerja Dinas adalah agenda tahunan yang digelar LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah.
"Rakerdin menjadi media silaturahim, antara pengurus wilayah, cabang, dan kepala madrasah/sekolah. Kemudian sebagai media sosialisasi program-program yang telah disepakati dalam Rapat Kerja Wilayah yang dihadiri LP Ma'arif PCNU se Jawa Tengah," lanjut dia.
Rakerdin, kata dia, menjadi ajang sharing gagasan, ide dari panjenengan untuk dikembangkan dan diimplementasikan.
"Total peserta yang hadir dalam Rakerdin kali ini, dihadiri 450 kepala madrasah/sekolah dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kota Salatiga," papar Andi.
Selain itu, Ketua PCNU Kabupaten Magelang KH. Ahmad Izzudin, Lc., berpesan bahwa kepala madrasah/sekolah adalah tidak bertugas sebagai pengelola administrasi. "Bahasa lain kepala sekolah adalah head teacher, sehingga kepala sekolah ini adalah kepalanya para guru. Maka sesuai hadis nabi, Islam atau tidaknya, bahkan menjadi NU atau tidaknya, menjadi Wahabi atau tidak, ditentukan oleh kepala sekolah," tegasnya.
Ketua PWNU Jawa Tengah Drs. KH. Muhamad Muzamil, dalam pengarahannya, mengatakan tugas lembaga pendidikan tidak ringan. "Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola pendidikan, yaitu taklim, takdib, dan tarbiyah," ujar Kiai Muzamil.
Dijelaskannya, taklim diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Adam melalui Malaikat Jibril, lalu takdib, baru tarbiyah. "Maka dari itu, panjengan semua tidak boleh bersandar pada pemerintah, tidak bersandar pada yayasan, tapi langsung bersandar kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad dan para kekasihnya. Saya berterima kasih pada para guru semua, karena selama ini tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mengasah hati dan menanamkan ajaran Ahlussunnah Waljamaah," lanjutnya.
Kiai Muzamil juga menyinggung bahwa sesuai UUD 1945, pendidikan harus diakses semua masyarakat. "Pemerintah harusnya tidak tebang pilih dalam memperlakukan sekolah dan negeri swasta. Seperti contoh kalau sekolah negeri kok SPP-nya gratis, maka sekolah swasta harus sama," paparnya.
Pihaknya juga menghimbau, bahwa sekolah dan madrasah yang sudah maju, harus salaing taawun atau tolong-menolong untuk membantu sekolah dan madrasah yang belum maju. "Kita perlu subsidi silang, saling mendukung, memperkuat satu sama lain," pesannya.
Usai pembukaan, dilanjutkan pemberian sertifikat SIMNU, kampanye inklusi, dan Rakerdin. (Tb55/Ibda).
Tambahkan Komentar