TEMANGGUNG, Tabayuna.com – Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah yang juga Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, Dr. Hamidulloh Ibda, S.Pd.I., M.Pd., menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bersama Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), H. Wibowo Prasetyo, di Tropical Steak House Temanggung, Sabtu (14/11/2026). Hal ini menjadi bukti sinergi antara FKPT Jateng dengan MPR RI dalam penguatan moderasi beragama dan pencegahan radikalisme.
Kegiatan bertema “Merawat Toleransi, Memperkuat Moderasi: Strategi Bersama Membangun Harmoni dalam Keberagaman” tersebut menjadi ruang dialog kebangsaan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Forum ini berfokus pada pemahaman konstitusi, penguatan toleransi antarumat beragama, serta strategi kolaboratif mencegah intoleransi dan radikalisme di Kabupaten Temanggung.
Dalam pemaparannya, Ketua FKPT Jateng, Dr. Hamidulloh Ibda, mengajak peserta memetakan kondisi kebangsaan di tingkat nasional, Jawa Tengah, hingga Temanggung dalam konteks keberagaman sosial dan tantangan pencegahan ekstremisme kekerasan. Ia menyoroti tren positif Indeks Potensi Radikalisme (IPR) nasional tahun 2025 yang berada di angka 10,9, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 11,4.
Menurutnya, penurunan angka IPR tersebut merupakan modal berharga yang tidak boleh membuat masyarakat lengah, melainkan harus terus diperkuat melalui literasi kebangsaan, komunikasi sosial, dan kolaborasi lintas elemen.
Dalam kesempatan itu, Hamidulloh Ibda juga meluruskan pemahaman publik agar mampu membedakan secara jernih antara radikalisme, terorisme, dan ekspresi keberagamaan yang kritis. Tidak semua pemikiran mendasar atau aspirasi perubahan dapat serta-merta dilabeli sebagai radikalisme. Namun, sikap yang mengarah pada intoleransi akut, kekerasan, serta upaya mengganti konsensus dasar NKRI melalui cara-cara ekstrem harus menjadi kewaspadaan bersama.
“Ketahanan sosial dalam mencegah radikalisme dan terorisme tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan keamanan (hard approach). Pencegahan harus diperkuat dari hulu melalui pendekatan lunak (soft approach) seperti pendidikan, kesejahteraan, komunikasi, dan kepercayaan antarkelompok masyarakat,” tegas pria yang juga menjabat Rektor INISNU Temanggung tersebut.
Ia kemudian menguraikan tiga pilar penting dalam merawat perdamaian sosial, yakni toleransi, moderasi beragama, dan kerukunan. Menurutnya, toleransi bukan sekadar membiarkan perbedaan, melainkan menghormati hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Sementara kerukunan adalah kesediaan bekerja sama dalam urusan kemanusiaan dan kepentingan publik tanpa mencampuradukkan ajaran agama.
Guna membentengi masyarakat dari paham ekstrem, Dr. Hamidulloh Ibda menawarkan enam strategi konkret penguatan harmoni sosial. Pertama, mengoptimalkan sinergi kelembagaan antara FKPT, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai ruang deteksi dini dan penyelesaian persoalan sosial.
Kedua, mengintensifkan dialog lintas agama melalui pertemuan rutin tokoh agama, pemuka adat, dan pemerintah. Ketiga, memperluas ruang perjumpaan generasi muda lintas iman dengan melibatkan IPNU, IPPNU, PMII, Pemuda Muhammadiyah, pemuda gereja, pemuda Buddhis, serta komunitas kepemudaan lainnya agar imun terhadap narasi intoleran.
Keempat, merevitalisasi budaya dan kearifan lokal sebagai perekat persaudaraan. Kelima, mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang inklusif guna menekan kerentanan sosial. Keenam, memperkuat pendidikan toleransi dan multikulturalisme dari lingkup keluarga, sekolah, perguruan tinggi, hingga tingkat desa.
“Temanggung memiliki modal sosial berupa tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang kuat. Modal ini harus dirawat menjadi kekuatan bersama agar perbedaan identitas tidak dimanfaatkan menjadi sumber prasangka dan konflik,” ungkapnya dalam diskusi yang dimoderatori Kaprodi S1 PIAUD INISNU Temanggung Dr. Yuni Setya Hartati, M.Pd.
Sementara itu, Anggota MPR RI, H. Wibowo Prasetyo, menjelaskan kedudukan, keanggotaan, dan kewenangan konstitusional MPR RI yang terdiri atas DPR RI dan DPD RI. Ia menekankan pentingnya memahami MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat sebagai fondasi persatuan bangsa.
Melalui sarasehan ini, Hamidulloh Ibda berharap dialog kebangsaan segera bertransformasi menjadi gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga media massa.
“Kerukunan dan pencegahan radikalisme tidak cukup hanya dibicarakan dalam forum diskusi, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata hingga tingkat desa. Dari dialog menjadi kolaborasi, dari toleransi menjadi persaudaraan, dan dari keberagaman menjadi kekuatan membangun Jawa Tengah dan Temanggung yang damai serta inklusif,” pungkasnya. (*)

.jpeg)
.jpeg)

